Ketua Komisi V DPR RI Lasarus (tengah) saat memimpin Rapat bersama Menteri PUPR RI, Menteri Perhubungan RI, Menteri Desa PDTT RI, Kepala BMKG RI, dan Kepala BNPP RI. Foto: Arief/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menilai bahwa Basarnas dan BMKG perlu penguatan penganggaran. Maka dari itu, Komisi V akan menyampaikan kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR RI maupun pemerintah agar dapat menindaklanjuti penambahan anggaran di kedua lembaga tersebut.

“Jadi saya rasa itu barangkali yang kami bahas pada hari ini, dan nanti kita raker (rapat kerja)-kan siang. Untuk kita ketok berapa besar anggaran seluruhnya. Dan kekurangan seperti apa nanti kita surati ke badan anggaran. Sebagai perantara kami untuk bicara dengan pemerintah dalam kementerian keuangan, Bappenas, dan seterusnya,” ujar Lasarus kepada Parlementaria usai Raker di Gedung Nusantara DPR RI, Senin (9/9/2024).

Sebelumnya, ia menjelaskan bahwa kondisi yang terjadi, baik itu Basarnas maupun BMKG yakni di setiap tahunnya mengalami kekurangan anggaran berdasarkan backlog yang ada. Namun yang berbeda pada tahun ini, kekurangan yang terjadi menurutnya cukup besar karena terbentuknya deputi yang baru namun tidak diimbangi dengan anggaran.

"Saya lihat tadi, ya, seperti yang mereka sampaikan, terutama BMKG itu ada organisasi baru, seluruhnya satu, namanya Deputi Modifikasi Cuaca, ya. Jadi, ini deputi baru, tidak dibarengi dengan anggaran. Anggarannya tetap, tapi diputinya nambah. Tentu nanti kami akan buat di kesimpulan rapat, demikian juga Basarnas," jelas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Adapun pada Basarnas, ia mengungkapkan bahwa selama ini ada kegiatan yang sifatnya selama ini hanya ditutup dengan BA99 ketika ada kecelakaan. Kode mata anggaran BA 99 diketahui merupakan bagian anggaran di luar perencanaan yang biasanya dinegosiasikan oleh penyusun anggaran dengan kepala daerah yang ingin mendapat tambahan dana.

"Jadi, kalau misalnya ada kasus, kecelakaan, dan seterusnya, ya, operasi besar misalnya, itu biasanya pemerintah mungkin pakai BA99. Kita anjurkan seperti itu karena memang kalau di Basarnas itu kan sifatnya operasi yang anggarannya besar," terangnya.

Meski demikian, menurutnya tidak semua kecelakaan bisa terukur. Ia pun mengimbau pemerintah untuk mempersiapkan seluruh skenario apabila tidak ada anggaran yang ditempatkan di Basarnas.

Masalah pada Basarnas lainnya yakni terkait perawatan sarana prasarana. Menurutnya ada peralatan yang perlu dirawat secara berkala sehingga dapat digunakan  ketika operasi. Berangkat dari hal ini, ia akan menyampaikan hal itu dalam kesimpulan rapat agar dapat menjadi perhatian pemerintah.

“tadi saya tanya, bahwa mereka sampai dana mentenannya pun sudah kewalahan,” imbuhnya.

“Ini geraknya lambat, karena anggaran nggak ada, misalnya. Jadi hal-hal seperti ini harus kita minta atensi dari pemerintah. Nanti akan kami sampaikan di surat resmi Komisi V ke Badan Anggaran. Selanjutnya kita serahkan sepenuhnya Badan Anggaran bersama pemerintah untuk memutuskan," tutup Legislator Dapil Kalbar II ini. (hal/aha)